Serangan Antar Pasangan Calon Masih jadi Ulasan.
Jakarta – Masalah debat capres-cawapres perdana belum selesai. ‘Serangan’ antar pasangan calon masih jadi ulasan.
Pertanyaan capres Joko Widodo ke capres Prabowo Subianto mengenai pernyataan kondisi korupsi di Indonesia sudah stadium 4, berbuntut panjang. Jokowi kemudian dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Penyebabnya soal pernyataan Jokowi mengenai Prabowo Subianto sebagai Ketum Gerindra menandatangani berkas caleg eks koruptor. Pernyataan ini dinilai tidak tepat karena caleg eks koruptor yang notabene maju di Pemilu 2019 untuk kursi DPRD, tidak ditandatangani ketum.
Lebih lanjut Joko Widodo mengatakan, “Partai yang Bapak pimpin termasuk yang paling banyak calon mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Caleg itu yang saya tahu yang tanda tangan adalah ketua umumnya, berarti Pak Prabowo,” ucapnya dalam debat capres-cawapres, Kamis (17/1) pekan lalu.
Pernyataan itu yang jadi dasar pelaporan Jokowi ke Bawaslu. Pelapor, Tim Advokasi Peduli Milenial menegaskan pernyataan Jokowi salah.
“Yang bersangkutan menuduh bapak Prabowo menandatangani caleg dari Gerindra, yang mana caleg tersebut mantan napi korupsi. Padahal, faktanya Pak Prabowo selaku paslon capres-cawapres nomor 02 dan sekaligus sebagai Ketum Gerindra itu tidak pernah menandatangani caleg itu sebagaimana tuduhan dari Pak Jokowi,” ujar pelapor, Muhajir di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakpus, Kamis (24/1/2019)
Lebih lanjut Muhajir mengatakan, Berkas pencalonan caleg DPRD diteken oleh ketua dan sekretaris DPD di tingkat provinsi/kabupaten/kota
Karena itu, Jokowi dilaporkan dengan dugaan melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf c UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.
“Pernyataan yang disampaikan capres Jokowi itu adalah merupakan penghinaan terhadap Prabowo yang sama sekali dia tidak pernah tandatangan soal caleg mantan koruptor. Ini berdampak ke asumsi masyarakat yang mengatakan pak Prabowo adalah pendukung koruptor,” tegasnya
Pelaporan ini dipertanyakan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Prabowo menurut TKN sebetulnya bisa mengklarifikasi pernyataan Jokowi saat debat capres-cawapres berlangsung, bukan malah melaporkan substansi debat ke Bawaslu.
Sementara itu, Ace Hasan Syadzily,j uru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, menjelaskan,”Rupanya kubu Prabowo belum bisa menerima kekalahan dalam debat yang pertama ya, soal pemberantasan korupsi, sehingga harus melaporkan apa yang ditanyakan Pak Jokowi soal eks caleg koruptor yang dicalonkan Partai Gerindra,” ucapnya
Ace mengungkit sejumlah pernyataan Prabowo yang dinilai tidak sesuai dengan fakta, seperti soal banjir beras impor di Klaten hingga soal nelayan asal Karawang, Nazibulloh, yang dianggap sebagai korban persekusi.
“Apakah rakyat Klaten juga harus melaporkan Prabowo ke Bawaslu karena dalam debat pertama Prabowo mengatakan daerah Klaten dibanjiri beras impor, padahal kata para petani Klaten apa yang dikatakan Prabowo itu tidak benar,” jelasnya
“Apakah orang Karawang yang disebutkan dalam debat Prabowo-Sandi yang katanya dipersekusi ternyata tidak benar dan sudah diklarifikasi Bupati dan pihak kepolisian Karawang, harus dilaporkan ke Bawaslu?” ungkapnya.(*)
Related For Serangan Antar Pasangan Calon Masih jadi Ulasan.
Tiga pelaku Judi Koprok di gelandang Polres Lampung Selatan.
LAMPUNG,Suronews.com – Tekab 308 Presisi Polres Lampung Selatan menangkap tiga pria saat main judi koprok di Desa Karang Rejo,
Vaksin Gotong Royong Bisa Dibeli di Kimia Farma Mulai 12 Juli
Suronews,Jakarta – Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk Ganti Winarno Putro mengemukakan pelayanan Program Vaksinasi Gotong Royong berbayar bagi
Tinggalkan Balasan