Pemerintah Akan Memanggil Dan Meminta Keterangan Terkait Tes Usap Rizieq Syihab

Senin, November 30th 2020. | Headline, Politik & Hukum

Suronews,Jakarta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menyatakan, pemerintah tegas dalam menegakkan aturan terhadap tiap pelanggar protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Untuk itu, Mahfud menyatakan, aparat penegak hukum, akan memanggil dan memintai keterangan terhadap pihak mana pun, termasuk Rumah Sakit Ummi Bogor dan Mer-C, terkait polemik hasil test swab atau tes usap pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab.

Mahfud meminta kedua pihak koperatif memenuhi panggilan aparat nantinya. “Dimintai keterangan mungkin hanya data-data teknis. Tetapi diminta keterangan itu harus datang, harus kooperatif,” kata Mahfud dalam konferensi pers di Media Center Satgas Covid-19, Graha BNPB, Jakarta yang disiarkan secara daring, Minggu (29/11/2020).

Diketahui, Rizieq Syihab sempat menjalani perawatan di RS Ummi setelah menghadiri berbagai kegiatan selama sepekan lebih sepulangnya dari Arab Saudi pada Selasa (10/11/2020) lalu.

Rizieq menolak untuk menjalani tes usap Covid-19 oleh Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19 Kota Bogor dengan alasan telah menjalani tes usap secara mandiri. Namun, Rizieq enggan menginformasikan ke Satgas Covid-19 Kota Bogor mengenai hasil swab yang kabarnya dilakukan Mer-C.

Belakangan, Rizieq meninggalkan RS Ummi secara diam-diam pada Sabtu (28/11/2020) malam. Padahal, tiap kegiatan yang dihadiri Rizieq sebelumnya kerap menciptakan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan. Tak hanya itu, Rizieq juga sempat kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19

Mahfud menyatakan, permintaan keterangan terhadap pihak RS Ummi maupun Mer-C bukan berarti keduanya bersalah atas polemik hasil tes usap Rizieq. Tak tertutup kemungkinan, aparat penegak hukum meminta keterangan terhadap RS Ummi dan Mer-C untuk menggali kronologi tes usap yang dijalani Rizieq Syihab oleh Mer-C saat dirawat di RS Ummi.

“Mungkin hanya dimintai keterangan, jam berapa datang, siapa saja yang masuk dan sebagainya jadi tidak harus dia melanggar UU,” kata Mahfud.

Mahfud menyebut Mer-C tidak mempunyai laboratorium terkait pemeriksaan hasil tes usap. Bahkan, kata Mahfud, Mer-C tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tes usap.

“Mer-C itu tidak mempunyai laboratorium dan tidak terdaftar dalam jaringan yang memiliki kewenangan untuk melakukan tes,” kata Mahfud.

Dijelaskan, UU Nomor 36 Tahun 2009 memang menyebut pasien dapat meminta agar catatan kesehatannya tidak dipublikasikan. Namun, kaya Mahfud, aturan itu dapat dikesampingkan berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kesehatan dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Dalam konteks ini berlaku dalil lex specialis derogat legi generali atau aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

“Maka medical record atau catatan kesehatan seseorang bisa dibuka dengan alasan-alasan tertentu,” tegasnya.

Bahkan, Mahfud menegaskan, pihak yang menghalang-halangi pengambilan medical record bisa dijerat dengan pidana. Ancaman aturan itu tercantum dalam Pasal 212 dan 216 KUHP.
“Jadi ada perangkat hukum di sini yang bisa diambil oleh pemerintah,” tegasnya.(Najat)

Related For Pemerintah Akan Memanggil Dan Meminta Keterangan Terkait Tes Usap Rizieq Syihab