Ombudsman dituding ‘tajam’ pada pemerintahan DKI saat ini

Rabu, Maret 28th 2018. | Headline, Politik & Hukum

Jakarta – Ombudsman telah mengeluarkan rekomendasi terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masalah penataan pedagang kaki lima di Tanah Abang. Rekomendasi Ombudsman ini membuat kursi Gubernur Anies bergoyang, bahkan muncul wacana interpelasi dari DPRD DKI.

Ombudsman mengatakan penempatan PKL di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, menyalahi aturan (maladministrasi). Bahkan, Ombudsman menilai ini sebagai perbuatan melawan hukum dengan melanggar Pasal 128 ayat 3 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pemprov DKI dinilai Ombudsman mengesampingkan hak pejalan kaki menggunakan fasilitas trotoar sehingga melanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Tak cukup di situ, kebijakan tersebut juga dinyatakan tidak sejalan dengan tugas Dinas UKM sesuai Peraturan Gubernur DKI Nomor 266 Tahun 2016.

Lebih lanjut Ombudsman mengatakan, Evaluasi menyeluruh dan penataan ulang kawasan Tanah Abang sesuai peruntukannya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya dalan keterangan persnya, Senin (26/3/2018).

Ombudsman telah memberikan waktu 60 hari kepada Pemprov DKI untuk membebaskan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, dari pedagang kaki lima. Hingga kemudian berbuntut pada munculnya kemungkinan penonaktifan jika rekomendasi tidak dijalankan.

Bahkan muncul Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta mengembuskan wacana interpelasi terhadap kebijakan ini, seperti PDIP dan NasDem. PDIP meminta pola penataan kawasan Tanah Abang diperbaiki, sementara NasDem meminta fungsi Jalan Jatibaru Raya dikembalikan semula.

Sementara itu, muncul kritik dari parpol pendukung Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno bahwa Ombudsman berstandar ganda. Bukan hanya itu, pernyataan itu bukan domain Ombudsman sehingga tidak tepat ditujukan ke Anies.

Sufmi Dasco Ahmad, Waketum Gerindra mengatakan,”Saya bilang Ombudsman kurang tepat. Karena itu bukan domainnya. Kemudian kedua, Ombudsman suka berstandar ganda,” jelasnya

Menurut Dasco yang membela Anies mengatakan, masih mencari formula untuk menata kawasan Tanah Abang. “Namanya Gubernur sedang mencari formula untuk kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Selain itu dia juga tertibkan. Diikuti dengan pengalihan jalan misal,” jelasnya

Ombudsman dituding ‘tajam’ pada pemerintahan DKI saat ini dibandingkan pada periode sebelumnya. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS Triwisaksana yang mengatakan Ombudsman seharusnya tidak berat sebelah dalam kaitan dengan Anies.

Sani mengatakan, Kita melihat Ombudsman kali ini tajam kepada gubernur saat ini, walaupun tumpul pada gubernur masa lalu,” katanya

Tidak tinggal diam, Ombudsman menepis segala tuduhan yang dilayangkan. Ombudsman menegaskan pihaknya tak punya niat politik terhadap Anies.

Lebih lanjut Adrianus Meliala, Anggota Ombudsman menjelaskan,”Saya kira jauh dari anggapan bahwa kami berpolitik atau berstandar ganda. Kami melihat sejauh mana publik disusahkan oleh kebijakan pemerintah,” tegasnya ditemui di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Sementara itu Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu tak mau mengomentari tudingan tersebut. Pihaknya sudah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke Pempov.

Dominikus mengatakan, “Karena kami sudah sampaikan laporan hasil-hasil pemeriksaan ke pemprov. Silakan pemprov yang tindak lanjuti laporan itu. Di luar institusi pemprov, kami tidak tanggapi,” jelasnya saat dikonfirmasi

Masalah rekomendasi yang disampaikan Ombudsman, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno belum banyak memberikan tanggapan. Keduanya mengatakan akan mempelajari rekomendasi atas laporan Ombudsman.(red)

Related For Ombudsman dituding ‘tajam’ pada pemerintahan DKI saat ini