HPN 2020, Pers Perlu Mendorong Pemerintah Lebih Terbuka
Jakarta – Peringatan Hari Pers Nasional tahun 2020 adalah momentum bagi insan pers untuk mengokohkan posisinya sebagai salah satu pilar demokrasi dengan menyamapaikan informasi yang benar, sesuai fakta, dan berimbang.
Menurut Kurniasih Mufida yang anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, peran ini penting dijalankan pers di era Industri 4,0 dan komunikasi horizontal. Dan juga di tengah simpang siur informasi di media sosial yang kini cenderung lebih mendominasi kepercayaan publik.
“Sebagai contoh saja, di tengah riuhnya info mencemaskan tentang virus korona yang mewabah di dunia, insan pers diharapkan tampil ke depan menjadi rujukan pertama dan utama yang valid,” jelasnya
Lebih lanjut Mufida, pers perlu menyajikan fakta didukung data dan kritis menyikapinya.Contohnya, ketika lebih dari 25 negara di dunia dinyatakan positif terinfeksi virus korona sementara Indonesia dengan gagah justru menyatakan tidak ada satupun kasus virus korona di sini, insan pers perlu bersikap kritis.
Juga tentang isu omnibus law yang sudah berdampak pada aksi puluhan ribu pekerja karena merasa hak-hak pekerja terancam terlikuidasi. Adanya pandangan yang berbeda menyikapi isue omnibus law dari kalangan pekerja, pengusaha, dan pihak pemerintah menjadi pemicu keresahan masyarakat. Di sinilah, ungkap Mufida.
Mufida menjelaskan, Pers perlu mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi publik. Apalagi, hal ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menggarisbawahi bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi.
Dalam soal isu kenaikan iuran BPJS yang menjadi perhatian Komisi IX, lanjut Mufida, juga membutuhkan peran pers untuk mendorong pemerintah lebih terbuka. Di samping menyajikan fakta lapangan tentang kesulitan masyarakat menghadapi kenaikan iuran BPJS yang berbarengan dengan kenaikan tarif dan harga berbagai kebutuhan hidup mereka, perlu juga diimbangi dengan pengungkapan informasi yang benar dari penyelenggara negara.
“Dari pemerintah, kita masih membutuhkan informasi terbuka tentang data BPJS. Berapa sih jumlah peserta per kelas per jenis peserta? Berapa sih biaya operasional? Berapa sih biaya manfaat per kelas ? Insan pers bisa mendorong agar pemerintah terbuka dalam hal ini,” tegasnya.
Mufida mengapresiasi pidato Presiden Jokowi dalam peringatan Hari Pers Nasional, Sabtu 8 Februari 2020 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam peringatan tersebut, Presiden menyampaikan, masyarakat yang sehat terlahir lewat pembentukan pola pikir positif yang didapatkan lewat informasi-informasi yang baik. Sementara informasi yang baik tersebut terlahir lewat jurnalisme dan ekosistemnya yang juga berjalan baik.
“Memang seperti itu. Maka, pers harus terus menerus mengokohkan diri menjadi pilar demokrasi. Peneguh bagi pilar-pilar lainnya. Memberi manfaat kehadiran bagi masyarakat. Bukan menjadi corong pembawa kepentingan salah satu pihak,” ungkapnya
Di sisi lain, Mufida juga mengapresiasi pers Indonesia yang kini lebih bebas namun tetap bertanggung jawab.
“Saya melihat, pers Indonesia secara umum kini sudah lebih objektif dan memberikan nilai positif melalui berita untuk tujuan mencerdaskan bangsa,” pungkasnya.(Ir)
Related For HPN 2020, Pers Perlu Mendorong Pemerintah Lebih Terbuka
Ditbinmas Polda Banten Berikan Pembinaan Kepada Satpam Yang Bertugas
Serang, Suronews.com – Dalam rangka menjaga situasi keamanan saat pelaksanaan vaksinasi di PT Pundi Uniwood Industry, Ditbinmas Polda Banten
Polsek Kskp Banten Polres Cilegon Laksanakan Patroli Jalur Kawasan Pelabuhan
Cilegon,Suronews.com – Mengantisipasi adanya gangguan Kamtibmas dan Implementasikan Program Quick Wins Presisi Polri Polres Cilegon di kawasan pelabuhan didaerah
Tinggalkan Balasan