Dicabut, Surat larangan Kampaye Di Rusun

Rabu, Februari 20th 2019. | Headline, Nasional
Jakarta –  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mencabut surat edaran Nomor 42 Tahun 2019 tentang Larangan Kampanye di Rusunawa. Surat larangan itu dicabut setelah Dinas Perumahan melakukan pertemuan dengan KPU, Bawaslu dan DPRD DKI.
Kepala Bidang Pembinaan Penertiban dan Peran serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti, mengatakan pihaknya akan membuat surat edaran baru.
Meli Budiastuti menegaskan,”Surat Edaran nanti menyatakan kampanye boleh tapi pemasangan alat peraga kampanye (APK) tetap dilarang,” ujarnya ditemui di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Februari 2019.
Meli mengatakan, Surat Edaran larangan kampanye di rusunawa dikeluarkan karena mengacu Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Larangan Kampanye di Gedung Pemerintah.

Namun, menilik Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 ternyata kampanye diperbolehkan di gedung pemerintahan yang disewakan kepada umum.

Meli Menjelaskan”Kami diingatkan adanya aturan Bawaslu, ini kami baru tahu. Kampanye boleh masuk tapi pemasangan APK dilarang,” ucapnya

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala Unit Penelola Rumah Susun (UPRS) untuk mengizinkan kampanye di rusun. Dengan catatan, calon legislatif (caleg) yang berkampanye harus meminta izin dan tak memasang APK di fasilitas umum rusun.

“Pasti kita izinkan (berkampanye). Tapi pemasangan APK di dinding bangunan rusun, pagar, taman, itu dilarang. Tapi kalau pasang (APK) di unit sewa seperti pintu depan silakan,” ucapnya.

Anggota Komisi D DPRD DKI Bestari Barus mengkritik larangan kampanye di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Sebab dinilai tak ada dasar hukum yang mengatur pelarangan itu.

“Payung hukum apa yang tidak memperbolehkan partai politik (parpol) untuk kampanye di rusun. Kalau kampanye dilarang karena alasan tempat pemerintah, sekalian saja larang penggunaan Gelora Bung Karno (GBK),” katanya di DPRD DKI Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019.

Komisi D memanggil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI dan Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat untuk membahas larangan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencari jalan tengah atas Surat Edaran Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat nomor 42 tahun 2019 tentang pelarangan kampanye di rusunawa.(*)

Related For Dicabut, Surat larangan Kampaye Di Rusun