Home » Headline » Bulog Bertugas Menyerap dan Menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah

Bulog Bertugas Menyerap dan Menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah

Jumat, Februari 15th 2019. | Headline, Nasional

Jakarta – Adanya Perubahan mekanisme bantuan pangan memperkecil keluar beras pemerintah jadi tidak lancar. Tugas pengadaan bisa terganggu dan berdampak ke petani.

Sesuai Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 5 Tahun 2015, Perum Bulog bertugas menyerap dan menyalurkan cadangan beras pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, fungsi penyaluran terganggu oleh perubahan mekanisme bantuan pangan, yakni dari bentuk beras menjadi transfer langsung ke keluarga penerima manfaat.

Akibatnya, stok beras menumpuk karena kanal jauh lebih kecil. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi dalam diskusi stabilisasi harga pangan yang diselenggarakan Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis (14/2/2019) menyebutkan, saat mekanisme bantuan beras untuk keluarga sejahtera masih jalan, Bulog punya kepastian penyaluran rata-rata 2,7 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) per tahun. Namun, sejak bantuan diubah jadi bantuan pangan nontunai (BPNT), penyaluran jauh berkurang.

Selama kurun Januari–April 2019, misalnya, Bulog hanya ditugaskan menyalurkan sekitar 213.000 ton ke 5,3 juta KPM di 295 kabupaten. Sepanjang tahun 2018, realisasi penyaluran beras untuk masyarakat pra sejahtera mencapai 1,20 juta ton, jauh turun dibandingkan realisasi penyaluran tahun 2017 yang 2,54 juta ton atau realisasi tahun 2016 yang mencapai 2,78 juta ton.

Padahal, sesuai amanat Inpres 5/2015, Bulog harus menyerap gabah atau beras dari petani dalam jumlah besar, terutama pada saat harga jatuh. Oleh karena itu, perlu ada solusi penyaluran beras produksi petani yang diserap oleh Bulog.

Program BPNT dinilai baik, antara lain karena KPM memiliki keleluasaan untuk membelanjakan uang bantuan pemerintah. Namun, kata Tri, perlu solusi penyaluran beras agar tidak terjadi penumpukan beras di gudang-gudang Bulog.

Dalam acara hadir, antara lain Ketua Komite Tetap Perkebunan Kadin Indonesia Rudyan Kopot, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi, Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Bayu Krisnamurthi, dan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud.

Menurut Bayu, penumpukan CBP di gudang Perum Bulog berpotensi menimbulkan kerugian. Bulog mesti mengeluarkan biaya simpan dan perawatan CBP yang berada di gudang. Oleh karena itu, Bayu usul Bulog jadi pemasok program BPNT. “Sudah benar program BPNT mendorong KPM bertransaksi secara nontunai. Sebaiknya, beras yang dibeli KPM berasal dari CBP Bulog,” ucapnya

Sebelumnya, Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih berpendapat, penyaluran dan pengelolaan CBP akibat peralihan mekanisme bantuan mesti jadi perhatian pemerintah. Sebab, semakin lama beras disimpan, kualitasnya berkurang, dan nilai keekonomiannya pun turun. Di sisi lain, demi menjalankan tugas stabilisasi harga beras, pengadaan dan penyaluran beras harus tetap jalan.

Terkait kanal penyaluran, Musdhalifah mengatakan, pemerintah sedang membahasnya. Menurut dia, harga beras seringkali rendah saat musim panen dan naik saat paceklik. Oleh karena itu, upaya menjaga stok di gudang-gudang berbasis teknologi penting agar beras dapat disimpan lebih lama.  “Kita punya produk yang cukup saat panen. Bagaimana (beras) disimpan agar bisa dipakai saat paceklik,” katanya.

Data Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, produksi beras secara nasional selama kurun Januari-Maret 2019 diperkirakan mencapai 14,1 juta ton. Dari produksi itu, penyerapan beras ditargetkan mencapai 1,4 juta ton atau sekitar 80 persen dari target pengadaan beras Bulog tahun ini. Sedangkan 20 persen sisanya, yakni sekitar 370.000 ton, diharapkan bisa diserap dari panen bulan April-Desember 2019. ( red )

Related For Bulog Bertugas Menyerap dan Menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *