BPKN : Pemerintah Harus Melindungi Hak Konsumen Perumahan Masyarakat

Senin, Juli 30th 2018. | Headline, Nasional

Jakarta, Suronews – Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman menyampaikan dalam temu media BPKN, Senin, (30/7/2018), “ Insiden Transaksi Perumahan banyak dilaporkan bermasalah oleh Masyarakat”.

Bagi masyarakat, permasalahan yang mereka hadapi sangat mendasar dan dari seluruh Pengaduan yang masuk ke BPKN, 85% adalah pengaduan di sektor perumahan. Muatan aduan konsumen dimaksud berspektrum luas.

Masyarakat masih banyak yang menghadapi berbagai masalah dalam melindungi hak-haknya sebagai konsumen. Sebagai contoh, masih banyak terjadi pemasaran perumahan yang tidak memiliki landasan hak atas lahan perumahan, muatan transaksi dan pelaksanaan kontrak kurang berkeadilan, kurang jelasnya skema sehingga mengakibatkan hak konsumen atas sertifikat tidak jelas, status kepemilikannya tidak jelas dan terkadang terjadi pembatalan pemesanan unit serta pelanggaran hak-hak lainnya.

Sementara itu, Rolas Wakil Ketua BPKN mengatakan, “Adanya dugaan praktek penyimpangan dokumen perumahan, sebagai contoh terhadap lahan yang masih dalam proses perijinan dan belum selesai, atau lahan belum bebas sengketa sementara penjualan ke konsumen tetap berjalan”.

BPKN menggolongkan kasus-kasus terkait transaksi perumahan kedalam tiga kategori, yaitu Pre Transaksi, Atas Transaksi, dan Paska Transaksi.

1. Pra Transaksi:

Insiden hak konsumen banyak menyangkut ketidak jelasan status lahan rumah yang dijual oleh

pengembang dan langkah pemasaran yang tidak sesuai dengan aturan oleh pengembang.

a. Pemasaran yang dilakukan oleh pengembang, patut diduga melanggar Pasal 42 UU No. 1/2011 tentang

Perumahan dan Kawasan Permukiman

b. Pasal 43 UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun, yang mengatur bahwa pemasaran dapat dilakukan jika sudah ada keterbangunan paling sedikit 20%.

2. Transaksi (Pengalihan Hak):

Insiden hak konsumen menyangkut, lemahnya Perlindungan konsumen terhadap aspek perikatan

jual beli antara Pengembang-Konsumen, dan Bank (lembaga pembiayaan).

a. Transaksi dilakukan dengan cara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Pemilikan Apartemen (KPA)

melalui lembaga pembiayaan.

b. PPJB, bangunan sudah selesai dan dibayar lunas namun belum dilakukan pembuatan AJB.

c. Konsumen yang belum memperoleh hak kepemilikan (sertifikat) meskipun AJB sudah ditandatangani

dan kewajibannya sudah dilunasi.

d. Tenggang waktu antara pelunasan dan penerbitan akta jual beli serta antara penerbitan AJB dengan

penyerahan sertifikat belum diatur.

e. Pengembang yang menjaminkan sertifikat induk ke Bank lain (yang bukan pemberi KPR) sehingga konsumen tidak memperoleh kepastian atas kepemilikan sertifikat.

3. Pasca Transaksi

Insiden hak konsumen banyak menyangkut sengketa terkait:

a. Kualitas unit rumah, fasum dan fasos yang dijanjikan tidak terpenuhi. Penyerahan sarana, prasarana, dan utilitas kepada penghuni tidak terealisasi.

b. Masa garansi yang dijanjikan pada PPJB dan/atau AJB tidak sesuai dengan janji pengembang.

c. Terkait Rumah Susun, Konsumen menghadapi tantangan ketidak jelasan yang menyangkut hak ruang milik bersama, sistem, struktur dan pola pengelolaan, pembiayaan pengelolaan segala variannya.

Pada titik ini, persoalan diatas muncul, sebagian besar karena konsumen kurang mendapat kesempatan dan penjelasan yang memadai untuk memahami muatan klausula baku yang tercantum dalam kontrak.

Bom Waktu Sosial Ekonomi : Mendesak Kepastian Hukum Oleh Negara

Insiden transaksi perumahan diatas menjadi indikator masih lemahnya posisi konsumen dalam memenuhi kebutuhannya akan tempat tinggal (kepemilikan rumah). Situasi ini jika terus dibiarkan tanpa pemulihan, berpotensi menjadi bom waktu sosial ekonomi. kehadiaran negara dan perhatian segera dari pemerintah kritis sifatnya untuk mencegah pelanggaran, memulihkan dan melindungi hak-hak konsumen perumahan.

Bagi perekonoian nasional, dampaknya serius karena akan menurunkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi perumahan dan properti umumnya.

Lebih jauh, ketidakpastian hak kosnumen atas perumahan ini dirugikan karena hak-hak mereka sebagian besar masyarakat indonesia masih menjadikan rumah sebagai aset dan tumpukan kehidupan sosial ekonomi mereka. Lebih lanjut Ardiansyah menegaskan perlunya langkah segera dari pemerintah untuk memutus rantai insiden perlindungan hak konsumen dan pemulihan hak konsumen.

Memutus Rantai Insiden Pelanggaran Hak Konsumen Perumahan Huzna selaku Anggota Komisi Penelitian dan Pengembangan menegaskan, disamping menyampaikan rekomendasi kritis, BPKN menekankan agar Pemerintah mengambil langkah segera :

1. Memutus rantai insiden di hulu transaksi oleh Aparatur

“ Guna memutus rantai terjadinya insiden transaksi perumahan lebih jauh, BPKN meminta Pemerintah dan Pemerintah Daerah, segera dan sesuai kewenangan yang ada, melakukan pengawasan efektif atas langkah-langkah pemasaran perumahan di wilayahnya masing-masing.

2. Menegakkan disiplin pemasaran oleh pengembang perumahan

“ Langkah pemasaran oleh pengembang harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan terutama sesuai dengan amanat undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999”.

Rekomendasi Kritis

Dalam upaya memulihkan hak-hak konsumen perumahan. BPKN menyampaikan rekomendasi yang bersifat kritis dan segera sebagai berikut:

“ sangat kritis kebutuhan akan ketegasan, keberanian, keseriusan dan komitmen Pemerintah dalam menjamin pelaksanaan penegakan hukum serta pelaksanaan tugas pembinaan serta pengawasan untuk melindungi hak konsumen perumahan”.

1) BPKN-RI Menyampaikan Rekomendasi dibawah ini Kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Terkait Dengan Kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

a. Menerbitkan PP dan peraturan pelaksanaannya sesuai amanat dalam UU No. 1/2011 dan UU No. 20/2011

b. Menerbitkan Peraturan Menteri tentang Pertelaan Rumah Susun Hunian.;

c. Menteri PUPR dan Menteri Dalam Negeri menyusun Standar Pedoman/Juknis AD/ART P3SRS;

d. Menteri PUPR dan Menteri Perdagangan menyusun Peraturan Bersama tentang Keamanan Transaksi termasuk Transaksi Online.

e. Bersama Menteri Perdagangan menyusun Standar Baku PPJB;

f. Mengintensifkan pengawasan dan pemberian sanksi tegas kepada pengembang yang tidak mematuhi

Peraturan.

2) BPKN-RI Menyampaikan Rekomendasi Kepada Otoritas Jasa Keuangan Terkait Penyelenggaraan

Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. OJK dengan Kementerian PUPR melakukan pengendalian dan pengawasan penerapan perjanjian baku.

b. Menetapkan mekanisme kontrol pada bank untuk memastikan penguasaan sertifikat.

3) BPKN-RI Menyampaikan Rekomendasi Kepada Kementerian Perdagangan terkait Pengawasan tehadap iklan properti, cara menjual maupun klausula Baku,serta aturanspesifik mengenai  keamanan transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) secaraonline

a. Menerbitkan Permendag tentang pengawasan iklan, pengawasan cara menjual, dan pengawasan klausula baku

b. Mendag dan Menteri PUPR menyusun Peraturan Bersama tentang Keamanan Transaksi.

c. Mendag dan Menteri PUPR menyusun Standar Baku PPJB.

Lebih lanjut, Ardiansyah menyampaikan,”Pengawasan tehadap iklan properti, cara menjual maupun klausula Baku menjadi tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Belum ada regulasi yang mengatur tentang pengawasan iklan dan pengawasan cara menjual. Sedangkan pengawasan klausula baku belum diatur secara baik,”ujarnya.(Swh)

Related For BPKN : Pemerintah Harus Melindungi Hak Konsumen Perumahan Masyarakat