MA yang memutuskan PK Ahok diterima atau ditolak.
Jakarta, Suronews – Josefina Agatha Syukur, Kuasa Hukum Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan isi memori Peninjauan Kembali (PK) vonis dua tahun penjara yang diajukan Ahok ke Mahkamah Agung (MA).
Josefina mengatakan, ada enam hingga tujuh poin yang jadi pertimbangan Ahok dalam pengajuan PK. Salah satunya vonis terhadap Buni Yani di Pengadilan Negeri Bandung.
Buni Yani divonis 1,5 tahun penjara karena dinilai bersalah melakukan pengeditan terhadap video Ahok di Kepulauan Seribu. Akibatnya, Ahok harus menjalani proses hukum dan akhirnya divonis dua tahun penjara.
Josefina menjelaskan, “Meski dalam persidangan disebutkan vonis Buni Yani tidak ada sangkit pautnya dengan kasus Ahok, kuasa hukum yakin bahwa vonis tersebut sangat berhubungan.
Josefina Kuasa Hukum Ahok menjelaskan, Kalau di putusan ini jelas tidak ada hubungan kasus Buni Yani dengan kasus Ahok. Kami melihat bahwa di dalam putusan itu sendiri sebenarnya dasar Buni Yani ditetapkan jadi tersangka dan dipidana karena dia mengedit apa yang sudah ada di video nya Pak Ahok. Video sama tapi kalimat yang ditambahkan tidak sesuai,” katanya saat ditemui usai sidang PK di PN Jakarta Utara, Senin (26/2/2018).
Lebih lanjut Josefina mengatakan,Pertimbangan lain, kuasa hukum merasa hakim cukup banyak membuat kekeliruan dalam putusannya. Bahkan, hakim tidak mempertimbangkan saksi ahli yang diajukan oleh pihak Ahok
“Kekhilafan hakim cukup banyak, banyak sekali. Hampir semua pertimbangan kita sudah beberkan bahwa itu tidak sesuai dengan fakta persidangan. Kemudian tidak pernah dipertimbangkan juga termasuk ahli-ahli dari pihak Pak Ahok, tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim,” jelasnya
Ahok mengajukan PK pada 2 Februari 2018. majelis hakim saat persidangan Ahok telah menerima memori banding setebal 156 halaman, dan pendapat dari jaksa penuntut umum (JPU) terkait PK Ahok.
Hakim akan memeriksa seluruh berkas sebelum akhirnya dikirimkan ke MA. Dalam aturannya, MA yang memutuskan apakah PK Ahok diterima atau ditolak.(Wah)
Related For MA yang memutuskan PK Ahok diterima atau ditolak.
Menteri Basuki: Kementerian PUPR Dukung Pengembangan Energi Hijau Lewat Infrastruktur
Bali,Suronews.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR yang memiliki tugas membangun infrastruktur
Bhabinkamtibmas Polsek Tirtayasa Polres Serang Sambang Warga Wujudkan Kamtibmas Aman di Desa Sujung
SERANG,Suronews.com – Upaya dalam menciptakan lingkungan aman dan nyaman di tengah masyarakat, Bripka Humaedi Bhabinkamtibmas Desa Sujung, Polsek Tirtayasa
Tinggalkan Balasan